Penataan kelembagaan kementerian di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla secara substansial sudah tuntas. Walaupun penataan kelembagaan tersebut berdasarkan pada UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tidak semudah membalikan telapak tangan. Harus memperhatikan berbagai kaidah pemerintahan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU tersebut, pembentukan kementerian dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas; cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas; kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; serta perkembangan lingkungan global. Demikian penjelasan Deputi Kelembagaaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini kepada Wartawan, Minggu (10/05).

Terkait tugas, fungsi dan susunan organisasi kementerian, menurut Rini, didasarkan pada Perpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, yakni memuat materi kedudukan kementerian, tugas kementerian, fungsi kementerian, susunan organisasi kementerian, dan tata kerja Kementerian. “Dalam Perpres tersebut juga diatur agar penyusunan organisasi didasarkan pada karakteristik tugas dan fungsi serta beban kerja.  Selain itu, dalam penetapan organisasi harus mempertimbangkan mandat konstitusi, visi dan misi presiden, tantangan utama bangsa, pemerintahan desentralistik, dan peran pemerintah” kata Rini. Menurut Perpres tersebut, dalam penataan kelembagaan  hendaknya dilakukan juga pembatasan mengingat masih terdapat kecenderungan kementerian/lembaga menyusun organisasi yang besar untuk memaksimalkan jumlah unit organisasi.

Rini menjelaskan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014, telah dibentuk 34 (tiga puluh empat) Kementerian Negara, dengan komposisi 13 (tiga belas) Kementerian mengalami perubahan, dan 21 (dua puluh satu) kementerian tidak mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan adalah 2 (dua) Kementerian Baru yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 1 (satu) Kementerian dengan perubahan nomenklatur yakni Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta 10 (sepuluh) Kementerian dengan pergeseran fungsi yakni Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata, Kementerian LHHUT, Kementerian Dikbud, Kementerian Ristek Dikti, dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Sedangkan 21 (dua puluh satu) Kementerian yang tidak mengalami perubahan, yaituKementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian BUMN, Kementerian PANRB, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian PP dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Sekretariat Negara.

Terkait pelaksanaan teknis dan limitasi penataan Kementerian Negara, acuan utamanya adalah Perpres Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja. Dalam Perpres tersebut Presiden memberikan batasan waktu bagi penataan organisasi Kementerian yang mengalami perubahan agar diselesaikan paling lambat 4 (empat) bulan sejak Perpres diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2014.

Kementerian PANRB bekerja totalitas untuk merampungkan penataan kelembagaan kementerian agar sesuai dengan limit waktu yang digariskan. “Kami bekerja siang malam untuk menuntaskan penataan kelembagaan kementerian. Pak Menteri PANRB beserta jajaran di Kementerian PANRB bekerja sungguh-sungguh dan totalitas. Dari aspek legalitas,  telah diterbitkan Perpres untuk 12 Kementerian yang mengalami perubahan pada tanggal 21 Januari 2015, sedangkan untuk teknis penataan strukturnya secara menyeluruh sudah diselesaikan pada akhir bulan Maret 2015 dengan dikeluarkannya persetujuan Menteri PANRB” tegas Rini. Sedangkan untuk Perpres tentang Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Rini menuturkan, sesuai dengan arahan Presiden perlu dilakukan penyesuaian, sehingga penetapan Perpresnya baru dilakukan pada tanggal 22 April 2015 dengan Perpres Nomor 43 Tahun 2015.

Rini juga mengatakan bahwa keberadaan Perpres yang telah ditetapkan tersebut secara prinsipil sudah dapat dijadikan dasar hukum bagi organisasi kementerian melakukan tindak lanjut, karena didalamnya telah memuat penetapan unit organisasi eselon I beserta tugas dan fungsi masing-masing. “Kunci utama dari efektivitas tindak lanjut, pasca penataan kelembagaan kementerian, terletak pada komitmen semua pihak untuk melakukan akselerasi. Kementerian PANRB sendiri sebagai salah satu entitas yang bertugas dalam perumusan kebijakan sudah on the track, menunaikan tugas sebagaimana mestinya” ungkap Rini.

Selanjutnya terhadap 21 (dua puluh satu) Kementerian yang tetap, menurut Rini, jika diperlukan dapat dilakukan penataan organisasi untuk disesuaikan dengan visi dan misi Presiden (Nawa Cita). Tetapi batas waktu penataannya lebih leluasa disesuaikan dengan kebutuhan objektif dan kesiapan masing-masing kementerian, tidak seperti penataan terhadap 13  (tiga belas) Kementerian yang mengalami perubahan. Keleluasaan batas waktu tersebut dimungkinkan karena pada 21 (dua puluh satu)  Kementerian ini tidak mengalami perubahan tugas dan fungsi, sehingga dapat langsung menjalankan urusan pemerintahan yang dimandatkan sesuai dengan bidang tugasnya. Namun demikian, Kementerian PANRB tetap mendorong adanya percepatan dan penataannya disesuaikan dengan Nawa Cita.

Dalam upaya tersebut, telah disampaikan Rancangan Perpres tentang organisasi 21 (dua puluh satu)  Kementerian yang tidak mengalami perubahan pada Presiden. 10 (sepuluh) diantaranya telah ditetapkan Perpresnya, yakni Kementerian Setneg, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Sedangkan untuk 11 (sebelas) Kementerian lainnya yaitu Kementerian PANRB, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Agama, Kementerian PP dan Perlindungan Anak, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian ESDM, sudah disampaikan kepada Presiden dan tinggal menunggu penetapan Peraturan Presiden.

Di sisi yang lain, dengan telah diterbitkannya Perpres yang terkait dengan 13 Kementerian yang mengalami perubahan, Kementerian PANRB terus mendorong agar tiap-tiap Kementerian segera melakukan pengisian pejabat di lingkungannya masing-masing supaya organisasi dapat berjalan secara efektif. “Jadi secara substansial penataan kelembagaan sudah tuntas, tinggal mendorong penyelesaian pengisian pejabat di lingkungan organisasi kementerian masing-masing. Itu pun telah dilakukan melalui penerbitan Inpres Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian/Lembaga” pungkas Rini.

Sumber : klik disini    

Daftar Perpres yang menjadi payung hukum penataan kementerian yang mengalami perubahan

NO
KEMENTERIAN
PERATURAN PRESIDEN
1
Kemenko Perekonomian
No. 8 Tahun 2015
2
Kemenko PMK
No. 9 Tahun 2015
3
Kemenko Kemaritiman
No. 10 Tahun 2015
4
Dalam Negeri
No. 11 Tahun 2015
5
Desa, PDT, & Trans
No. 12 Tahun 2015
6
Ristek dan Dikti
No. 13. Tahun 2015
7
Dikbud
No. 14 Tahun 2015
8
PUPR
No. 15 Tahun 2015
9
LHHut
No. 16 Tahun 2015
10
ATR/BPN
No. 17 Tahun 2015
11
Ketenagakerjaan
No. 18 Tahun 2015
12
Kemenko Polhukam
No. 43 Tahun 2015
13

Daftar persetujuan Menteri PANRB dalam rangka menindaklanjuti Perpres tersebut, sebagai berikut :

No
Kementerian
Persetujuan Menteri PANRB
1
Kemenko Kemaritiman
Persetujuan Menteri PANRB No. B/780/M.PAN-RB/03/2015, 2 Maret 2015
2
Kementerian Pariwisata
Persetujuan Menteri PANRB No. B/849/M.PAN-RB/03/2015, 12 Maret 2015
3
Kemen. Desa, PDT dan Trans
Persetujuan Menteri PANRB No. B/897/M.PANRB/03/2015, 17 Maret 2015
4
Kementerian Dalam Negeri
Persetujuan Menteri PANRB No. B/1063/M.PANRB/03/2015, 27 Maret 2015
5
Kementerian PU PR
Persetujuan Menteri PANRB No. B/1065/M.PANRB/03/2015, 27 Maret 2015
6
Kemen. Dikbud
Persetujuan Menteri PANRB No. B/1067/M.PANRB/03/2015, 27 Maret 2015
7
Kemen. LH Hut
Persetujuan Menteri PANRB No. B/1068/M.PANRB/03/2015, 27 Maret 2015
8
Kemen. Ketenagakerjaan
Persetujuan Menteri PANRB No. B/1069/M.PANRB/03/2015, 27 Maret 2015
9
Kemenko PMK
Persetujuan Menteri PANRB No. B/1109/M.PANRB/03/2015, 31 Maret 2015
10
Kemen. ATR/BPN
Persetujuan Menteri PANRB No. B/1215/M.PANRB/04/2015, 2 April 2015
11
Kemen. Ristek dan Dikti
Persetujuan Menteri PANRB No. B/1216/M.PANRB/04/2015, 2 April 2015
12
Kemenko. Perekonomian
Persetujuan Menteri PANRB No. B/1217/M.PANRB/04/2015, 2 April 2015

Daftar Perpres yang menjadi payung hukum penataan Kementerian yang tidak mengalami perubahan, sebagai berikut :

No
Kementerian
Peraturan Presiden
1
Kementerian Setneg
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015
2
Kementerian Keuangan
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015
3
Kementerian Perindustrian
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015
4
Kementerian Kesehatan
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015
5
Kementerian Perhubungan
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015
6
Kementerian BUMN
Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015
7
Kementerian Hukum dan HAM
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015
8
Kementerian Pertanian
Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015
9
Kementerian Sosial
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015
10
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015
Share Button