Pusat Studi Kebumian, Bencana dan Perubahan Iklim, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Mayarakat (LPPM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, mencatat bencana hidrometeorologis atau bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim merupakan hal yang paling sering terjadi di Indonesia.

Berdasarkan data LPPM sejak 1815 – 2014, hidrometeorologis mendominasi bencana di Indonesia hingga 90 persen. Baik jumlah kejadian maupun jumlah korban seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, gelombang pasang, dan abrasi. Selebihnya, seperti gempa, tsunami, gunung meletus, serangan hama, hingga kecelakaan transportasi.

Ketua Pusat Studi Kebumian, Bencana dan Perubahan Iklim, ITS Surabaya, Amien Widodo mengatakan, persiapan serta antisipasi bencana hidrometeorologi harus dilakukan sebelum bencana datang. Sehingga, dapat memperkecil jumlah korban maupun kerugian.

Amien mengatakan bencana hidrometeorologis disebabkan karena rusaknya hutan dan lingkungan, sehingga tidak ada cara lain mengatasinya selain memperbaiki hutan yang rusak. “Penyebabnya jelas, hutan digunduli. Padahal adanya hutan, air hujan yang turun dapat diserap dan masuk ke tanah. Perlahan, akan menjadi mata air,” ungkapnya, Kamis (6/8/15).

Menurut Amien, selama ini belum ada penyikapan serius dari pemerintah terkait bencana ini. Penanganannya responsif, saat peristiwa terjadi. Bahkan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana cenderung kurang peduli.

Untuk itu, pemerintah perlu membuat kebijakan penyelamatan hutan dan lingkungan, guna mencegah terjadinya bencana di masa mendatang. “Keberadaan Undang-Undang Lingkungan Hidup belum mampu melindungi hutan dan lingkungan Indonesia dari perambahan liar. Karena, para penguasa dan pengambil kebijakan masih memiliki kepentingan pribadi.”

Rendahnya kesadaran masyarakat dan generasi muda akan lingkungan yang lestari dan terjaga juga menjadi sorotan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Prof. Joni Hermana. Menurutnya, edukasi mengenai bencana harus dilakukan agar generasi penerus bangsa menyadari pentingnya hutan dan menjaga lingkungan. “Perlu proses pendidikan agar masyarakat paham bahwa bukan bencananya yang berbahaya, tetapi perilaku kita yang mengundang bencana penyebabnya,” ujar Joni.

Potensi bencana

Direktur Pengurangan Resiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Lilik Kurniawan, menyatakan upaya mengurangi resiko bencana telah disusun pemerintah melalui RPJMN 2015-2019. “Pelaksananya tidak hanya BNPB, tetapi semua kementerian dan lembaga terkait,” katanya.

Menurut Lilik, Indonesia termasuk negara dengan tingkat kebencanaan paling rawan di dunia. Dalam 10 tahun terakhir telah terjadi 11.274 bencana di Indonesia. Dari bencana itu 193.240 orang meninggal dunia dengan kerugian negara mencapai Rp162,8 triliun.

BNPB juga mencatat lebih dari 205 juta penduduk Indonesia tinggal di daerah rawan bencana. Bahkan, untuk gempa bumi, 80 persen wilayah Indonesia merupakan kawasan rawan gempa. “Masyarakat harus beradaptasi. Pemerintah melalui BNPB sudah melakukan upaya penanggulangan bencana baik sebelum, saat terjadi, dan setelah kejadian,” imbuhnya.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, upaya menghindarkan penduduk dari daerah rawan bencana merupakan salah satu cara efektif yang bisa dilakukan. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang merata di luar Jawa akan sangat membantu menghambat terpusatnya penduduk di Pulau Jawa.

Bukan hanya itu, pemerataan infrastruktur juga penting untuk mengatasi masalah kekeringan. “Indonesia mempunyai potensi air di peringkat lima besar dunia. Tapi, mengapa kekurangan? Ini karena ketahanan air kita rendah dan hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa.”

Saat ini, jumlah air di Pulau Jawa baru 1.200 meter kubik yang idealnya 1.600 meter kubik per tahun. “Thailand justru lebih baik, mereka sudah mencapai 1.600 meter kubik per tahun,” ujar Arie.

Sumber : klik di sini

Share Button