FORDA (Bogor, 23/10/2014)_Forum Komunikasi Peneliti, Widyaiswara dan Penyuluh (FKPWP) menjembatani lack of IPTEK atau kesenjangan IPTEK antara sumber IPTEK di Litbang dengan para user baik pelaku utama, pelaku usaha dan bahkan para pemegang atau pembuat kebijakan” demikian ungkap Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan (BP2SDMK), Dr. Ir. Amir Wardhana, M.For.Sc dalam arahannya saat membuka acara Pertemuan FKPWP di Hotel Braja Mustika, Bogor pada hari kamis (23/10).

Pertemuan tersebut mempunyai manfaat yang sangat penting sebagai media diseminasi hasil-hasil riset yang telah dicapai oleh Badan Litbang Kehutanan kepada pengguna. Amir mengatakan bahwa dari forum tersebut, semua yang terlibat mendapat manfaat baik sumber IPTEK litbang, maupun pengajar widyaiswara dan penyuluh. Bagi peneliti sangat penting untuk menampilkan hasil-hasil riset yang telah dicapai. “Keberhasilan dari litbang adalah apabila hasil IPTEK itu sudah bisa menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat “ imbuhnya.

Hal tersebut dikuatkan oleh Ir. C. Nugroho S. Priyono, M.Sc., Kepala Bagian Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan, Badan Litbang Kehutanan yang pada kesempatan tersebut mewakili Sekretaris Badan Litbang Kehutanan. Nugroho menyatakan bahwa salah satu titik berat diseminasi adalah transfering hasil penelitian kepada penyuluh dan widyaiswara. Nugroho menyatakan bahwa delivering (diseminasi) bukan merupakan tugas utama peneliti, namun tugas utama struktural untuk pelayanan, sedangkan untuk substansi adalah tugas peneliti. “Peneliti akan sangat welcome kalau hasil penelitiannya tidak hanya menjadi tulisan KTI (karya tulis ilmiah), dengan adanya kegiatan FKPWP, peneliti sangat bersemangat, hal ini merupakan indikator kalau hasil penelitiannya dipakai oleh pengguna” lanjut Nugroho.

Mengubah hasil riset dalam bentuk KTI (karya tulis ilmiah) menjadi bahan ajar ternyata tidak mudah karena memerlukan tahapan-tahapan khusus. Untuk mempermudah proses konversi hasil riset menjadi bahan ajar dan materi penyuluhan, dalam lokakarya ini telah disepakati untuk membuat outline atau kisi-kisi materi yang disampaikan oleh narasumber peneliti. Kisi-kisi tersebut antara lain: definisi dan pengertian, deskripsi teknologi, rincian dan aplikasi teknis, keunggulan teknologi, kemudahan penerapan, dampak dan keramahan lingkungan, dan analisis usaha.

FKPW menjadi sangat penting karena mempertemukan parapihak terkait yaitu peneliti penyedia IPTEK dengan pengguna widyaiswara dan penyuluh kehutanan untuk duduk bersama dan mengkonversi materi hasil penelitian menjadi bahan ajar dan materi penyuluhan. Dengan dihasilkannya bahan ajar dan materi penyuluhan, yang akan diteruskan oleh penyuluh dan widyaiswara sebagai ujung tombak diseminasi kepada masyarakat atau peserta diklat, maka  diharapkan outcome hasil-hasil penelitian dapat tercapai.

Pertemuan FKPWP dihadiri oleh 12 orang peneliti, 12 widyaiswara, 12 penyuluh, dan beberapa pejabat struktural pendukung. Pertemuan yang di-setting dalam bentuk lokakarya (workshop) tersebut menghasilkan output berupa bahan ajar bagi Widyaiswara, dan materi penyuluhan bagi Penyuluh Kehutanan. Peneliti Badan Litbang Kehutanan sebagai narasumber menyampaikan empat materi dalam bidang PHKA, BPDASPS, BUK dan Planologi.

Dari kurang lebih 100 hasil riset yang ditawarkan oleh Badan Litbang Kehutanan, dipilih enam topik yang menjadi interest penyuluh dan widyaiswara.  Untuk bidang PHKA dipresentasikan 2 topik yaitu pengelolaan daerah penyangga oleh Endang Karlina (Peneliti PUSKONSER), dan Hutan Kota oleh Ismayadi (Peneliti PUSPIJAK). Bidang BPDAS PS ditampilkan 2 topik: Perencanaan pengelolaan DAS oleh Irfan Budi Pramono (Peneliti BPTKPDAS), dan Pengolahan HHBK-pengolahan bambu dan rotan oleh Sutiono dan Jasni (Peneliti PUSTEKOLAH). Dari bidang  BUK disampaikan satu topik penguatan tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan oleh Rachman Effendi (Peneliti PUSPIJAK). Sedangkan Bidang Planologi ditampilkan topik model pengelolaan kawasan berbasis ekosistem oleh Rozza Tri Kwatrina (Peneliti PUSKONSER).

Sekretaris Badan P2SDMK berharap bahwa pencantuman nama peneliti sebagai narasumber dalam bahan ajar dan materi penyuluhan, baik dalam bentuk bahan ajar maupun leaflet perlu dilakukan sebagai bentuk apresiasi dan memberi dampak kepada peneliti bahwa hasil risetnya telah dipakai oleh pengguna.

Nugroho menyampaikan pesan Sekretaris Badan Litbang Kehutanan bahwa selain kegiatan rutin pertemuan FKPWP, Sekretaris Badan menyampaikan beberapa ide yang dahulu pernah dibuat workshop khusus BP2SDMK yaitu tentang KPH. Tahun depan Badan Litbang Kehutanan sudah harus melakukan kegiatan di KPH. Diharapkan penyuluh, widyaiswara, dan peneliti dapat berkiprah di kegiatan KPH. Mulai 2015, Badan Litbang Kehutanan akan melaksanakan kegiatan pilot di KPH, dimana sesuai dengan UU 18 Tahun 2002, kegiatan tersebut berupa kegiatan pengembangan yang akan merakit hasil-hasil litbang yang sudah ada sebelumnya  menjadi sesuatu yang baru. Diharapkan kegiatan di KPH dapat dikonkretkan oleh FKPWP.

Ditambahkan pula bahwa  Badan Litbang Kehutanan berkomitmen untuk menyiapkan gelar teknologi yang akan digabung dengan pelaksanaan Jambore Nasional Penyuluh. Pada saatnya akan ditawarkan paket-paket IPTEK untuk dipilih oleh penyuluh kehutanan untuk dipaparkan pada saat Jambore yang akan dilaksanakan di Tawangmangu, Jawa Tengah. Jambore tersebut rencananya akan dihadiri pula oleh diklat lingkup ASEAN.

Diharapkan pertemuan FKPWP tersebut dapat dilaksanakan secara rutin dengan beberapa modifikasi untuk penyesuaian dan penyempurnaan pelaksanaan ke depan sehingga output dan outcome dapat diraih secara optimal. Dengan demikian peran FKPWP sebagai wadah yang men-deliver hasil litbang kepada pengguna dapat tercapai dan bermanfaat bagi keberhasilan Badan Litbang Kehutanan untuk memberikan nilai tambah kepada masyarakat. **(RM)

Materi terkait, silahkan download pada link berikut :

  1. Pengembangan  dan  Pengelolaan Daerah Penyangga Taman Nasional Sebagai Upaya  Pengelolaan Kawasan Konservasi Berkelanjutan
  2. Pengelolaan HHBK Bambu
  3. Perencanaan  Pengelolaan DAS antar propinsi  (studi kasus DAS Ciliwung)
  4. Model Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Ekosistem
  5. Pengolahan Rotan
  6. Penguatan Tata Kelola Industri dan Perdagangan Hasil Hutan
  7. Fungsi Hutan Kota pada RTH

Sumber : http://www.forda-mof.org/index.php/berita/post/1883

Share Button