Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya – LIPI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemda Provinsi Bengkulu, dan Dewan Riset Daerah Bengkulu telah menyusun Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Rafflesia arnoldii danAmorphophallus titanum 2015 – 2025. Pendeklarasiannya dilakukan pada International Symposium on Indonesian Giant Flowers – Rafflesia and Amorphophallus, 14-16 September 2015 di Bengkulu.

Dalam dokumen SRAK disebutkan, pengembangan ekowisata berbasis masyarakat dengan pola kemitraan multipihak digunakan sebagai strategi konservasi. Langkah ini dibangun dengan memperhatikan kondisi habitat, populasi, ancaman kepunahan, dan hasil analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).

Rafflesia arnoldii misalnya. Kondisi habitatnya saat ini mengalami penurunan kualitas karena habitatnya yang terdesak. Populasinya saat ini rendah dikarenakan lingkungan spesifik untuknya tumbuh dan berkembang biak sudah terganggu. Faktor lainnya, rusaknya pohon inang, gangguan jamur, dan cuaca terlalu basah merupakan ancaman langsung yang akan merusak bunga yang mengakibatkan hilangnya kesempatan regenerasi.

Untuk Amorphophallus titanum (suweg raksasa), kondisi habitatnya juga mengalami penurunan akibat aktivitas manusia seperti melakukan alih fungsi lahan. Sedangkan ancaman kepunahannya adalah kebakaran hutan, penggunaan herbisida di kebun masyarakat, penjualan umbi ilegal ke luar negeri, dan perburuan burung rangkong yang merupakan satwa pendistribusi biji A titanum.

Peneliti Rafflesia dan Amorphophallus dari Universitas Bengkulu Agus Susatya menuturkan, strategi pengembangan ekowisata berbasis masyarakat dengan pola kemitraan multipihak harus dilakukan dengan pemahaman bahwa masyarakat merupakan bagian dari solusi. “Intinya, pemberdayaan masyarakat dengan ekowisata. Dalam pelaksanaannya, harus melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, LSM, dan sektor swasta. Tanpa dukungan dan keterlibatan berbagai pihak, upaya konservasi ini akan sulit dilakukan,” ujar Agus, beberapa waktu lalu.

Sofi Mursidawati, Ketua Forum Komunikasi Riset dan Pengembangan Rafflesia danAmorphophallus, menuturkan Indonesia bisa belajar dari Malaysia dan Filipina yang lebih dahulu menjadikan ekowisata Rafflesia sebagai wisata unggulan. UntukAmorphophallus, Indonesia bisa melihat ke sejumlah negara di Eropa seperti Jerman, Belanda dan Inggris yang mampu menarik wisatawan melalui pelestarian bunga ini.

“Belum lama ini Amorphophallus titanum asal Sumatera di Kebun Raya Inggris berkembang. Informasi yang saya peroleh, sekitar 30 – 40 ribu orang datang untuk melihatnya. Artinya, upaya konservasi Rafflesia arnoldii dan Amorphophallus titanum yang merupakan puspa endemik Sumatera (Indonesia) dengan skema ekowisata bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan negara,” kata Sofi yang merupakan peneliti LIPI.

Pertama di Indonesia

Sofi menambahkan, Dokumen SRAK ini telah ditandatangani Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Dengan demikian, SRAK merupakan panduan resmi bagi pemerintah dan berbagai pihak untuk melindungi dan melestarikan bunga kebanggaan Indonesia ini.

“Khusus untuk flora, SRAK Rafflesia arnoldii dan Amorphophallus titanum merupakan  dokumen resmi pertama di Indonesia untuk konservasi flora. Selama ini, perhatian pemerintah dan NGO lebih terfokus pada konservasi fauna. Coba lihat, kalau ada gajah, harimau atau komodo mati, pasti pada ribut. Berbeda bila rafflesia atau amorphophallus yang mati, sepi-sepi saja.”

Bersinergi

Terpisah, Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Wiratno mengatakan, pengembangan ekowisata berbasis masyarakat dengan pola kemitraan multipihak ini bisa disenergikan dengan program Perhutanan Sosial. Apalagi, sebagian kawasan hutan di Sumatera yang menjadi wilayah program Perhutanan Sosial merupakan habitat Rafflesia arnoldii dan Amorphophallus titanum, khususnya Bengkulu.

“Saya kira, gagasan mensinergikan kegiatan ini perlu dikonkritkan. Saya berharap, nantinya bisa didiskusikan lebih jauh gagasan ini Forum Komunikasi Riset yang dibentuk untuk mengawal pelaksanaan SRAK ini,” ujar Wiratno di sela-sela Konsultasi Publik Peta Arahan Areal Kelola Kawasan Perhutanan Sosial di Provinsi Riau, Jambi dan Bengkulu di Kota Bengkulu, belum lama ini.

Sumber berita

Share Button