Presiden Joko Widodo menyebut serangan bom di Paris tak berhubungan dengan agama, suku, dan ras.

Hal itu disampaikan Presiden saat mengawali pidatonya dalam Conference of Parties (COP) 21 pada Konvensi Kerangka Kerja Sidang PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Paris, Perancis, Senin (30/11/2015).

“Duka cita kami yang dalam atas aksi teror di Paris tanggal 13 November 2015, yang menelan korban sipil yang tidak berdosa,” kata Presiden.

“Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia menegaskan, Islam mengajarkan perdamaian Islam mengajarkan toleransi. Tindakan teror tersebut tidak ada kaitannya dengan agama, bangsa dan ras apapun,” tegas Presiden lagi.

Presiden lalu mengatakan, kehadirannya di Paris untuk memberikan dukungan politik yang kuat atas suksesnya COP 21.

“Sebagai salah satu negara pemilik hutan terbesar yang menjadi paru paru dunia, Indonesia telah memilih untuk menjadi bagian dari solusi,” kata Presiden.

“Pemerintah yang saya pimpin, akan membangun Indonesia dengan memperhatikan lingkungan,” ungkap Jokowi lagi.

Lebih jauh, Presiden pun mengatakan, Indonesia baru mengalami bencana kebakaran hutan dan lahan gambut. “El Nino yang panas dan kering telah menyebabkan upaya penanggulangan menjadi sangat sulit, namun telah dapat diselesaikan,” kata Presiden.

“Penegakan hukum secara tegas, dilakukan langkah preventif, telah disiapkan dan sebagian mulai diimplementasikan restorasi ekosistem gambut dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut,” papar Presiden lagi.

Menurut Presiden, kerentanan dan tantangan perubahan iklim tersebut tidak menghentikan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam aksi global menurunkan emisi.

Untuk itu, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sebesar 29 persen di bawah ambang batas, pada tahun 2030.

Penurunan emisi tersebut, kata Presiden, dilakukan dengan mengambil langkah di bidang energi berupa pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif. Lalu, peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan hingga 23 persen dari konsumsi energi nasional tahun 2025.

Kemudian, pengolahan sampah menjadi sumber energi di bidang tata kelola hutan dan sektor lahan, melalui penerapan one map policy. Juga, menetapkan moratorium dan meninjau ulang izin pemanfaatan lahan gambut.

Peninjauan ulang juga diterapkan atas pengelolaan lahan dan hutan produksi lestari. Sementara di bidang maritim, Indonesia mengatasi masalah perikanan ilegal.

Presiden mengatakan, Kesepakatan Paris harus mencerminkan keseimbangan, keadilan, serta sesuai prioritas dan kemampuan nasional mengikat, jangka panjang, ambisius, namun tidak menghambat pembangunan negara berkembang.

Demi mencapai kesepakatan Paris, semua pihak harus berkontribusi lebih dalam aksi mitigasi dan adaptasi, terutama negara maju, melalui mobilisasi pendanaan 100 miliar dollar AS hingga 2020. Angka itu pun harus  ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya.

“Mencapai kesepakatan di Paris adalah suatu keharusan. Saya mengharapkan kita semua menjadi bagian dari solusi menjadikan bumi ini menjadi tempat yang nyaman bagi anak cucu kita,” tutup Presiden.

Sumber berita

Share Button